Pada 20 Januari 2026, Hurriyah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI. Kehadiran Hurriyah…
Read More
Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya melakukan kajian mengenai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya. Studi in menyoroti dinamika demokrasi lokal yang…
Read More
Depok, 6 November 2025 — Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Penguatan Kebijakan Afirmasi dan Perlindungan Partisipasi Perempuan: Masukan untuk Revisi Undang-Undang Pemilu”. Kegiatan ini…
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari Perludem, Pusako FH Universitas Andalas, Puskapol UI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Netgrit, ICW, PSHK, Themis Indonesia menyerukan agenda mendesak reformasi…
Read More
Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut keberagaman perspektif, pengalaman, dan kebutuhan…
Read More
Pada Minggu, 20 Juli 2025, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar Diskusi Media bertajuk “ Rancangan Undang - Undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Desain Sistem Pemilu” di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat. Diskusi…
Read More
Pada Rabu, 23 Juli 2025 gerakan JagaSuara2024 yang diinisiasi oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) bersama mitra strategis mengadakan Diskusi Publik yang membahas tentang “Menjaga Integritas pemilu dengan…
Read More
Artikel ini ditulis oleh Alya Eka Khairunnisa (Asisten Riset Puskapol UI) dan Delia Wildianti (Peneliti Puskapol UI), dan dipublikasikan ulang untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Tulisan ini mengangkat kisah Yuni…
Read More
Ruang sipil di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Organisasi masyarakat sipil (OMS) semakin tertekan oleh berbagai regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti UU Ormas dan UU ITE, serta stigma negatif…
Read More
Pilkada 2024 akan menjadi pemilihan kepala daerah serentak kelima dan sekaligus yang terbesar di Indonesia, karena mencakup 545 wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Pilkada 2024 juga menjadi pemilihan lokal pertama…
Read More
