Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) adalah lembaga kajian yang bergerak di bidang riset, advokasi, konsultansi, publikasi, serta pengabdian masyarakat. Berdiri sejak tahun 1993, PUSKAPOL UI (dulu bernama Laboratorium Ilmu Politik) dibentuk oleh Departemen Ilmu Politik FISIP UI sebagai upaya untuk merespons perkembangan sosial politik di Indonesia dan kebutuhan alternatif solusi yang didasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan secara serius. Sebagai lembaga kajian berbasis kampus, PUSKAPOL UI berusaha memproduksi pengetahuan yang berdasarkan pada kaidah ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik, di mana hasil-hasil riset PUSKAPOL UI diupayakan untuk mencari dan mengembangkan berbagai alternatif solusi dalam memecahkan persoalan sosial dan politik yang ada.

Hingga saat ini, PUSKAPOL UI terus berkontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola politik yang baik, terutama di beberapa isu yaitu reformasi sistem kepemiluan dan kepartaian, representasi politik, hak asasi manusia, dan dukungan terhadap kelompok marjinal. PUSKAPOL UI juga dikenal sebagai salah satu lembaga kajian kampus yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu dan advokasi kelompok marjinal seperti perempuan dalam arena politik formal, serta aktif melakukan beragam bentuk kajian dan advokasi yang berkaitan dengan upaya mendorong terwujudnya tata kelola politik yang lebih demokratis. Pendekatan yang dilakukan PUSKAPOL UI adalah memberi dukungan berupa hasil kajian dan produksi pengetahuan serta alternatif solusi terhadap kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dalam upaya perbaikan tata kelola politik yang baik dan lebih demokratis.

Perkembangan demokrasi di In­donesia sejak 1999 telah mendo­rong tingginya minat dan peneli­tian di bidang ilmu politik. Isu-isu penelitian yang peka dan sulit dilakukan pada era Orde Baru, muncul men­jadi fokus kajian pada era reformasi. Antara lain yang cukup kuat adalah isu reformasi pemilu, partai politik, lembaga legislatif, dan gerakan sosial/masyarakat sipil.

Ketika MPR pada 1999 hingga 2002 melakukan amandemen UUD 1945, sejalan den­gan itu bermunculan pula riset dan karya akademik yang mengulas tentang konstitusi, pembagian kekuasaan antarlembaga negara, partai politik, politik lokal, dan partisipasi politik. Intinya, gerak khasanah ilmu politik mengalami kemajuan seiring kebutuhan pen­gambil kebijakan dalam mereposisi peran dan fungsi institusi politik termasuk prosedural mekanisme demokrasi.

Pusat Kajian Politik (sebelumnya dike­nal dengan Laboratorium Ilmu Politik) se­bagai lembaga kajian di bawah koordinasi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, tak dipungkiri terlibat dalam arus besar tersebut. Disamping secara individu­al, pengajar ilmu politik UI berperan dalam transformasi politik, secara kelembagaan juga diharapkan mampu melahirkan kajian yang bisa dijadikan rujukan dalam perbai­kan institusi/sistem politik. PUSKAPOL UI (atau Lab. Politik 1999-2000) turut ambil bagian pada fase awal reformasi dengan mengada­kan seminar nasional tentang Amandemen UUD 1945 yang mengulas beberapa topik seperti penguatan legislatif, kekuasaan presiden, mekanisme kontrol antarlembaga negara, dan hak asasi manusia. Seminar tersebut mendapat perhatian publik; per­tama karena disuarakan dari lingkungan kampus, dan kedua karena adanya momen­tum kebutuhan pengambil kebijakan untuk merespon berbagai tuntutan reformasi poli­tik. Dari sinilah momentum bagi Lab Politik (PUSKAPOL UI sekarang) masuk dalam fase relasi vertikal dengan aktor pengambil keputusan dan relasi horisontal dengan organisasi ma­syarakat sipil dalam jaringan pro demokrasi.

Sejak berdiri tahun 1994 hingga kini, PUSKAPOL UI mengalami tiga fase perkemban­gan: