Depok, 10 Maret 2026 — Dalam rangka Dies Natalis FISIP UI ke-58, Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL UI) FISIP UI bersama Departemen Ilmu Politik FISIP UI menyelenggarakan seminar riset bertajuk “Memimpin dalam Bayang Kekerasan: Partisipasi Politik Perempuan di Asia Tenggara.” Seminar ini menjadi ruang diseminasi hasil penelitian sekaligus forum diskusi mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dan memimpin di arena politik, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.
Seminar menghadirkan peneliti PUSKAPOL UI, Hurriyah dan Delia Wildianti, yang memaparkan temuan riset mengenai keterwakilan politik perempuan serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dalam kehidupan politik. Dalam pemaparannya, kedua peneliti menegaskan bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga dari sejauh mana mereka dapat berpartisipasi secara aman, setara, dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu fokus utama seminar adalah pembahasan mengenai Violence Against Women in Politics (VAWP) atau kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Bentuk kekerasan ini mencakup intimidasi, pelecehan, serangan personal, delegitimasi kapasitas kepemimpinan perempuan, hingga berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital. Temuan riset menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut masih menjadi hambatan nyata bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, sementara banyak kasus belum terdokumentasi atau dilaporkan secara memadai.
Selain membahas tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, seminar juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan bagi perempuan yang berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua peneliti menekankan perlunya pengembangan data dan pemantauan yang lebih sistematis terhadap partisipasi politik perempuan serta kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam politik. Ketersediaan data yang komprehensif dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam mendorong representasi politik perempuan.
Dalam pemaparannya, narasumber juga mengulas berbagai praktik baik dari sejumlah negara yang telah mengembangkan instrumen perlindungan terhadap perempuan dalam politik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan perlu dibarengi dengan upaya menciptakan lingkungan politik yang aman serta mekanisme penanganan yang jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.
Sesi diskusi berlangsung secara aktif dengan partisipasi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat isu gender. Berbagai pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan peserta memperkaya pembahasan mengenai tantangan partisipasi politik perempuan di Indonesia.
Salah satu tanggapan dalam sesi diskusi disampaikan oleh Iffa Rosita, Anggota KPU Republik Indonesia. Ia menyoroti pentingnya penguatan dukungan kelembagaan bagi perempuan yang terlibat dalam politik, termasuk melalui pendidikan politik yang lebih inklusif, penguatan komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan, serta perlunya menciptakan ruang politik yang lebih aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.
Selain itu, peserta juga mengangkat pertanyaan mengenai hubungan antara kondisi keterwakilan perempuan saat ini dengan sejarah perkembangan gerakan perempuan di Indonesia, termasuk dinamika organisasi perempuan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa perkembangan representasi perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari perubahan konteks sosial-politik, dukungan institusional, serta keberadaan aktor-aktor yang secara konsisten mendorong agenda kesetaraan gender dalam ruang politik.
Diskusi turut menyoroti pentingnya memperluas perspektif mengenai partisipasi politik perempuan dengan memperhatikan pengalaman kelompok-kelompok yang selama ini masih kurang terwakili, termasuk perempuan difabel. Para peserta menekankan bahwa upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif perlu mempertimbangkan keragaman pengalaman perempuan serta berbagai hambatan berlapis yang mereka hadapi dalam kehidupan politik.
Melalui seminar ini, PUSKAPOL UI berharap dapat mendorong penguatan agenda kesetaraan gender dalam politik sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam menjalankan peran politiknya. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan perlu dibarengi dengan penciptaan ruang politik yang aman, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.
