Ruang sipil di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Organisasi masyarakat sipil (OMS) semakin tertekan oleh berbagai regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti UU Ormas dan UU ITE, serta stigma negatif yang terus melekat. Tak hanya itu, akses terhadap pendanaan—terutama bagi OMS lokal dan komunitas akar rumput—juga kian terbatas. Tak hanya itu, akses terhadap pendanaan—terutama bagi OMS lokal dan komunitas akar rumput—juga kian terbatas.
Di tengah tekanan ini, akankah OMS masih mampu menjalankan perannya sebagai pengawas kekuasaan dan pelindung hak-hak warga? Strategi apa yang mereka tempuh untuk bertahan dan tetap relevan?
Riset ini merupakan intisari dari kolaborasi PUSKAPOL UI bersama dengan Yayasan Penabulu yang mengkaji kondisi ruang sipil di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat sipil.
Ikuti terus akun PUSKAPOL UI untuk mendapatkan konten-konten seputar ilmu politik lainnya.
