Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004 merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang demokratis. Meski demikian, pelbagai riset tentang praktik pilkada menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan telah dibajak oleh oligarki kekuasaan yang menyebabkan pilkada

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL? Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada bulan Juni ini telah menuntaskan tahapan pendaftaran pasangan calon. Meskipun KPUD akan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dan persyaratan lainnya, hal yang menarik disimak adalah nama dan profil

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik Oleh Delia Wildianti (Peneliti Puskapol UI) Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu tersebut bukanlah hal yang

Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri* Dirga Ardiansa Peneliti Puskapol UI dan Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia  *Artikel telah dimuat di Indoprogress, dimuat kembali untuk arsip Puskapol UI Bicara tentang perlawanan terhadap kekuatan oligarki, penulis melihat potensi ini hanya mungkin hadir dari gerakan kalangan kiri

Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia* Dirga Ardiansa (Pusat Kajian Politik DIP FISIP – Universitas Indonesia) Tulisan ini mencoba merespons tiga diskursus utama perkembangan studi representasi politik belakangan ini. Pertama, bahwa representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi adalah