Abstract This article examines the impact of the legal candidate quota for women in Indonesia following the 2019 general elections. It argues that the legal candidate quota is working to increase women’s numerical representation, even if progress is gradual and hard won. Second, it has become clear that the position
BOOK REVIEW HARLITUS BERNIAWAN TELAUMBANUA Center for Political Studies, University of Indonesia Email: hberniawantel@gmail.com “Demokrasi harus dilihat sebagai permainan yang ingin dimainkan selamanya. Dengan demikian, perlu untuk menahan diri agar tidak mematikan lawan atau melumpuhkannya sehingga tidak ingin bermain lagi besok.” Di atas merupakan kutipan tentang cara pandang yang hilang
Alih-alih menjadi tonggak konsolidasi demokrasi, pelaksanaan pemilu 2019 justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi juga persoalan integritas pemilu itu sendiri. Pasca pemungutan suara tanggal 17 April lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mendadak menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan isu-isu negatif, terutama
Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004 merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang demokratis. Meski demikian, pelbagai riset tentang praktik pilkada menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan telah dibajak oleh oligarki kekuasaan yang menyebabkan pilkada
PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL? Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada bulan Juni ini telah menuntaskan tahapan pendaftaran pasangan calon. Meskipun KPUD akan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dan persyaratan lainnya, hal yang menarik disimak adalah nama dan profil
Mahar Politik dan Korupsi Sistemik Oleh Delia Wildianti (Peneliti Puskapol UI) Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu tersebut bukanlah hal yang
Dr. phil. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Artikel ini dimuat oleh koran Sindo 22 Maret 2017 MARET ini, DPR RI melakukan kunjungan studi banding ke Jerman dan Meksiko dalam rangka mempelajari sistem pemilu di kedua negara. Berbagai reaksi negatif muncul karena biaya studi banding yang besar
Kategori : Jurnal Internasional Judul: Asian Democracy Review (Volume 3-2014) Penulis: – Halaman: 149 ISSN: 2244-5633 Penerbit: – Tahun: 2014 Asian Democracy Review (ISSN 2244-5633) is the annual peer-reviewed journal of the Consortium for the
Kategori : Buku Tim Penyusun : Anna Margret, Cristina Dwi Susanti, Dirga Ardiansa, Fariz Panghegar, Inggrid Silitongga, Irwansyah, Mia Novitasari, Nurul Nurhandjati, Sri Budi Eko Wardani, Veri Junaedi Halaman : 85 ISBN : 978-979-19089-8-6 Penerbit : Puskapol FISIP UI Tahun : 2015 IDR: 50.000.- (mahasiswa) 65.000,- (umum) Deskripsi Buku: Puskapol
Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri* Dirga Ardiansa Peneliti Puskapol UI dan Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia *Artikel telah dimuat di Indoprogress, dimuat kembali untuk arsip Puskapol UI Bicara tentang perlawanan terhadap kekuatan oligarki, penulis melihat potensi ini hanya mungkin hadir dari gerakan kalangan kiri
