Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam untuk menjelaskan bagaimana sistem pendanaan partai politik yang ideal dapat memengaruhi sistem rekrutmen partai politik demi mendorong terwujudnya demokrasi yang substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi pada sistem sumber pendanaan partai politik dengan cara meningkatkan pendanaan dari negara serta melibatkan konstituen. Tujuannya adalah untuk memutus ketergantungan terhadap elite partai politik dan memperkuat hubungan antara konstituen dengan partai mereka. Dapat disimpulkan bahwa reformasi partai politik yang melibatkan peran negara dan konstituen juga harus dibarengi dengan kewajiban pelaporan berkala oleh partai guna mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, langkah ini perlu disertai dengan penerapan sanksi administratif berupa pengurangan atau pencabutan bantuan keuangan dari negara apabila partai gagal memenuhi kewajibannya.
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI
Depok 14624
