Keterlibatan perempuan sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu sudah dijamin secara formal melalui regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang pertama yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU No. 22 Tahun 2007…
Dalam rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu, sejak tahun 2007 telah dikeluarkan dua undang-undang yang secara khusus memuat pasal tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan…