Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) – Departemen Ilmu Politik FISIP UI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tengah bekerjasama melakukan pembuatan Modul Kursus Calon Legislatif Perempuan DPR dan DPRD…
Jumat, 19 Mei 2017 - Sebanyak 2,441 teradu (pihak yang diadukan) mendapatkan putusan/dan sanksi yang beragam karena terindikasi pelanggaran etika penyelenggara pemilu selama kurun waktu 2012-2017. Dari angka tersebut, Dewan…
Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia telah melakukan penelitian tentang etika penyelenggara pemilu “Mendorong Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Refleksi Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2012-2017”. Penelitian ini merupakan kerjasama…
Pusat Kajian Politik – Departemen Ilmu Politik FISIP UI (PUSKAPOL UI) telah melaksanakan kegiatan pelatihan Kerja Merancang Kebijakan untuk Mitra MAMPU pada tanggal 27-30 Maret 2017. Selama empat hari, bertempat…
Keterlibatan perempuan sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu sudah dijamin secara formal melalui regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang pertama yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU No. 22 Tahun 2007…
Dalam rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu, sejak tahun 2007 telah dikeluarkan dua undang-undang yang secara khusus memuat pasal tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan…
Terhitung setelah hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sekitar dua tahun lalu, optimisme muncul terkait hadirnya pengakuan negara akan kedaulatan, budaya, dan hak asal-usul desa. Selain itu terdapat…
PUSKAPOL- UI (Pusat Kajian Politik - Departemen Ilmu Politik FISIP UI) bekerja sama dengan MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) dan didukung oleh DFAT. mengadakan sebuah pelatihan Merancang Kebijakan yang khusus…
PUSKAPOL FISIP UI -- yang tergabung dalam Konsorsium Indeks Demokrasi Asia (Consortium of Asian Democracy Index– CADI) bersama dengan sejumlah lembaga riset di Korea Selatan, Filipina, dan Thailand --melakukan riset…
Representasi politik perempuan di Indonesia telah menjadi sebuah keniscayaan. Perjuangan gerakan perempuan untuk mengoreksi ketimpangan keterwakilan perempuan dalam institusi dan proses pengambilan keputusan mendapatkan momen penting ketika disahkannya Undang undang…