Pada 16 Oktober 2021, Timsel Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 mengadakan konsultasi publik terkait proses seleksi penyelenggara pemilu. Dalam diskusi yang mengundang sekitar 40 NGO pemerhati/penggiat pemilu tersebut, Timsel menyampaikan beberapa hal berikut:
- Jadwal tahapan seleksi yang akan dilaksanakan Timsel sangat ketat. Hal ini disebabkan ketentuan dalam UU 7/2017 terkait durasi kerja timsel selama 3 bulan. Namun, terbatasnya waktu dan ketatnya jadwal tersebut harapannya tidak mengurangi kualitas seleksi. Dari keseluruhan tahapan seleksi, Timsel memberikan jadwal paling lama pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon. Hal ini dilakukan Timsel agar masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk mendaftar.
- Timsel memohon dukungan dan bantuan NGO mendorong orang-orang terbaik yang memiliki kualitas untuk mendaftar seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Kualitas KPU dan Bawaslu nantinya akan turut menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depannya.
- Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Timsel terkait calon-calon setelah Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I (17 November 2021) dan setelah Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (3 Desember 2021). Selain menerima masukan dari masyarakat, Timsel juga akan melakukan tracking terhadap calon. Masukan dan tracking yang dilakukan dapat terkait dengan rekam jejak kriminal, rekam jejak finansial, rekam jejak digital, rekam jejak sosial, rekam jejak pelanggaran di DKPP, dan rekam jejak lainnya.
- Timsel akan melaksanakan Seleksi Tes Tertulis tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) secara terpusat di Jakarta.
- Pada tahap Penelitian Administrasi, Timsel hanya melihat kelengkapan administrasi peserta. Timsel tidak bisa melakukan pemotongan atau pengurangan peserta seleksi sepanjang kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.
- Timsel membutuhkan masyarakat untuk memberikan rekomendasi nama-nama potensial calon penyelenggara pemilu dan memberikan masukan terkait kriteria Anggota KPU dan Anggota Bawaslu selain yang diatur dalam undang-undang sesuai kebutuhan di periode tahun 2022-2027.
- Timsel membutuhkan bantuan dari civil society untuk mendorong perempuan-perempuan potensial yang memenuhi syarat untuk mendaftar, sehingga Timsel memiliki banyak pilihan untuk menghasilkan kandidat perempuan yang berkualitas. Timsel sepakat dalam hal menempatkan pemahaman dan perspektif keadilan gender sebagai salah satu kriteria dalam proses seleksi.
- Teknologi akan menjadi bagian yang penting dalam proses pemilu, terlepas e-voting maupun tidak, pemilu dalam situasi yang kompleks seperti saat ini sangat membutuhkan teknologi. Oleh karena itu, Timsel akan memperhatikan kemampuan para calon dalam hal pemanfaatan teknologi.
- Transparansi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Timsel tidak akan mengumumkan informasi yang bersifat rahasia. Informasi yang bersifat rahasia hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, tidak untuk dipublikasikan. Sebagai contoh, dalam kasus seorang calon yang tidak diloloskan karena memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan, timsel tidak akan mengumumkan alasan tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketentuan untuk tidak mempublikasikan informasi yang sifatnya rahasia.
- Timsel akan mempertimbangkan untuk membuka kanal Youtube untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Dalam kesempatan konsultasi publik ini, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) juga menyampaikan beberapa pandangan terkait Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027. Berikut pandangan Puskapol UI yang disampaikan oleh Peneliti Delia Wildianti:
- Puskapol UI mengapresiasi upaya Timsel untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sipil. Ruang komunikasi ini diharapkan tetap dibuka hingga akhir tahapan seleksi.
- Seleksi penyelenggara pemilu menjadi salah satu isu krusial dan strategis sehingga Timsel akan mendapatkan sorotan dan perhatian publik. Dengan demikian, setiap kerja timsel akan diawasi. Puskapol UI mendorong Timsel dapat menjaga independensi dan mampu menghasilkan calon penyelenggara pemilu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR akan cenderung didominasi oleh aspek politik. Oleh karena itu, nama-nama calon yang diserahkan Timsel kepada Presiden untuk selanjutnya diberikan kepada Komisi II DPR RI haruslah merupakan calon-calon terbaik yang telah diseleksi secara profesional, transparan, dan berkualitas.
- Kompleksitas penyelenggaraan pemilu 2024 menuntut SDM dalam kepemimpinan penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman dan kapasitas kepemiluan yang mumpuni, memiliki integritas, memiliki perspektif gender yang baik, memiliki kapasitas yang mumpuni dalam hal inovasi teknologi, dan tidak memiliki pelanggaran kode etik terutama pelanggaran dengan sanksi yang berat, baik itu pemberhentian jabatan yang sementara maupun tetap.
- Puskapol UI mendorong Timsel memiliki perspektif keadilan gender. Sebagaimana amanat Pasal 9 (2) dan pasal 75 (10) UU 7/2017, komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Keberadaan perempuan di penyelenggara pemilu tingkat nasional ini dapat mendorong juga peningkatan representasi perempuan di penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki keterwakilan perempuan di kepemimpinan penyelenggara pemilu.
- Beberapa Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu yang ada saat ini merupakan Timsel pada Seleksi Anggota Ombudsman. Pengalaman seleksi Ombudsman yang tidak menghadirkan satupun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi serta kemunduran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi untuk seleksi penyelenggara pemilu periode 2022-2027.
- Berkaitan dengan tracking rekam jejak, hal ini menjadi satu tahapan yang penting. Namun, penempatan tracking rekam jejak belum secara jelas dalam tahapan seleksi mana akan dilakukan. Sesuai jadwal yang telah diumumkan, tahapan penelitian administrasi hanya dilakukan selama enam hari, sedangkan berkaca dari seleksi penyelenggara pemilu tahun 2016 lalu, jumlah pendaftar cukup banyak yaitu 325 orang KPU RI dan 239 orang Bawaslu RI.
- Puskapol UI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 akan mengawal tahapan proses seleksi penyelenggara pemilu. Timsel diharapkan selalu terbuka pada kritik dan masukan dalam rangka menjalankan proses seleksi yang transparan, independen, inklusif, serta mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas dan berintegritas.
Informasi di atas juga dapat dilihat di Instagram Puskapol UI
