Jakarta, 28 April 2025 — Di tengah lambannya pembahasan untuk melakukan revisi dan perbaikan regulasi kepemiluan di Indonesia, penting untuk menyerukan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Terlebih lagi paket UU Pemilu sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. Perbaikan ini bukanlah sekadar agenda teknis atau rutin lima tahunan pasca pemilu, melainkan sebuah langkah krusial dalam menata ulang serta memperkuat fondasi demokrasi elektoral Indonesia.
Sejak diundangkan pada 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia pada Pemilu 2019 dan 2024. Namun dalam perhelatan dua kali pemilu terakhir, kita menyaksikan bagaimana kelemahan sistem hukum berimplikasi pada kekacauan teknis, ketegangan antar lembaga, minimnya perlindungan atas hak politik warga negara, bahkan menjadi pintu masuk dari korupsi politik. Permasalahan yang terjadi bukanlah persoalan teknis prosedur semata, namun menyentuh pada kondisi demokrasi substansial kita hari ini sehingga penting untuk menjadikannya sebagai cermin reflektif atas kondisi demokrasi kita. Apakah demokrasi akan tumbuh sehat dan substansial, atau justru berjalan di tempat dalam bayang-bayang elite yang saling berebut kekuasaan.
Bertaruh pada Waktu: Mengapa Penting Dibahas Segera
Waktu dalam politik bukan sekadar penanda teknis, tetapi ruang yang penuh konsekuensi. Jika pembahasan revisi UU Pemilu kembali ditunda, besar kemungkinan kita akan terperosok kembali ke dalam situasi yang tidak menguntungkan: saat suhu politik sudah mulai memanas menjelang pemilu dan ruang deliberatif publik tersingkir oleh kepentingan pragmatis yang mendesak.
| UU Pemilu | Tanggal Berlaku | Pemilu Terkait | Tanggal Awal Tahapan Pemilu | Jeda Waktu Menuju Tahapan Pemilu |
|---|---|---|---|---|
| UU No. 3/1999 | 1 Feb 1999 | Pemilu 1999 | 7 Jun 1999 | ±4 bulan |
| UU No. 12/2003 | 11 Mar 2003 | Pemilu 2004 | 1 Apr 2003 | ±1 bulan |
| UU No. 10/2008 | 31 Mar 2008 | Pemilu 2009 | 5 Jul 2008 | ±3 bulan |
| UU No. 8/2012 | 11 Mei 2012 | Pemilu 2014 | 11 Ags 2012 | ±3 bulan |
| UU No. 7/2017 | 16 Ags 2017 | Pemilu 2019 | 3 Sep 2017 | ±1 bulan |
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mikewati Vera Tangka
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti
- Themis Indonesia, Feri Amsari
- Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara
- Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay
- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura
