PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENYELENGGARA

Alih-alih menjadi tonggak konsolidasi demokrasi, pelaksanaan pemilu 2019 justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi juga persoalan integritas pemilu itu sendiri. Pasca pemungutan suara tanggal 17 April lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mendadak menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Setidaknya begitulah… Continue reading PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENYELENGGARA

Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung

Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004 merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang demokratis. Meski demikian, pelbagai riset tentang praktik pilkada menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan telah dibajak oleh oligarki kekuasaan yang menyebabkan pilkada menjadi praktik politik yang mahal… Continue reading Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL? Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada bulan Juni ini telah menuntaskan tahapan pendaftaran pasangan calon. Meskipun KPUD akan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dan persyaratan lainnya, hal yang menarik disimak adalah nama dan profil para kandidat tersebut. Para kandidat… Continue reading PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik Oleh Delia Wildianti (Peneliti Puskapol UI) Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu tersebut bukanlah hal yang baru dalam pemilu Indonesia pasca… Continue reading Mahar Politik dan Korupsi Sistemik

Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

Dr. phil. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Artikel ini dimuat oleh koran Sindo 22 Maret 2017 MARET ini, DPR RI melakukan kunjungan studi banding ke Jerman dan Meksiko dalam rangka mempelajari sistem pemilu di kedua negara. Berbagai reaksi negatif muncul karena biaya studi banding yang besar dan menyayangkan sikap DPR yang… Continue reading Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri

Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri* Dirga Ardiansa Peneliti Puskapol UI dan Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia  *Artikel telah dimuat di Indoprogress, dimuat kembali untuk arsip Puskapol UI Bicara tentang perlawanan terhadap kekuatan oligarki, penulis melihat potensi ini hanya mungkin hadir dari gerakan kalangan kiri progresif. Diskursus utama yang coba… Continue reading Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri

Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia

Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia* Dirga Ardiansa (Pusat Kajian Politik DIP FISIP – Universitas Indonesia) Tulisan ini mencoba merespons tiga diskursus utama perkembangan studi representasi politik belakangan ini. Pertama, bahwa representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi adalah tentang klaim semata bukan sebuah… Continue reading Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia

Profil Anggota Legislatif 2014-2019: Potensi Dominasi Fraksi Makin Kuat

Pada 1 Oktober 2014, kita akan menyaksikan pelantikan anggota DPR dan DPD RI periode 2014-2019. Sebanyak 560 anggota DPR RI, terdiri dari 463 laki-laki dan 97 perempuan; dan 132 anggota DPD RI, yang terdiri dari 98 laki-laki dan 34 perempuan, resmi memulai tugasnya sebagai wakil rakyat. Ada daftar panjang harapan kepada para anggota baru untuk… Continue reading Profil Anggota Legislatif 2014-2019: Potensi Dominasi Fraksi Makin Kuat

Mitos atau Fakta : Lembar Fakta Tentang Pilkada Langsung

LEMBAR FAKTA SEJUMLAH FAKTA TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MITOS 1 Biaya Penyelenggaraan Pemilukada Langsung Mahal dan Boros Anggaran. Faktanya:Pemilukada Langsung yang Demokratis Bisa Murah dan Tidak Harus Mahal. Berdasarkan hasil penelitian FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) bahwa anggaran Pemilukada pada tingkat kabupaten/kota untuk satu kali putaran berkisar antara Rp. 5 – 28 Miliar. Sementara… Continue reading Mitos atau Fakta : Lembar Fakta Tentang Pilkada Langsung

PERBEDAAN HASIL “QUICK COUNT” ANTAR LEMBAGA SURVEY PADA 9 JULI 2014

Oleh: Dirga Ardiansa   Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya. Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik dibalik kesalahan yang… Continue reading PERBEDAAN HASIL “QUICK COUNT” ANTAR LEMBAGA SURVEY PADA 9 JULI 2014