Factsheet: Meningkatkan (lagi) Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI dan BAWASLU RI

Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI dan BAWASLU RI Keterlibatan perempuan sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu sudah dijamin secara formal melalui regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang pertama yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU No. 22 Tahun 2007 telah mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sebagai penyelenggara pemilu (pasal 6 dan pasal… Continue reading Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI dan BAWASLU RI

Menghadirkan Kepentingan Perempuan: Peta Jalan Representasi Politik Perempuan di Indonesia

A. Permasalahan Representasi politik perempuan  di Indonesia telah menjadi sebuah  keniscayaan. Perjuangan gerakan perempuan  untuk mengoreksi ketimpangan  keterwakilan perempuan  dalam institusi dan proses pengambilan keputusan mendapatkan  momen penting ketika disahkannya Undang undang Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2003 (UU Pemilu No.12/2003)  yang di dalamnya memuat  pasal mengenai tindakan afirmatif. Pasal 65 UU No.12/2003 yang mengatur … Continue reading Menghadirkan Kepentingan Perempuan: Peta Jalan Representasi Politik Perempuan di Indonesia