Ide mengenai pembiayaan partai politik masih menjadi perdebatan di Indonesia. Meskipun efektifitas kebijakan ini diyakini dapat berkontribusi menekan biaya pemilu dan meningkatkan keterwakilan politik perempuan, namun di Indonesia kebijakan ini masih menyimpan dua persoalan serius. Pertama, terkait dengan lemahnya aspek kepatuhan serta akuntabilitas penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara oleh

Hurriyah dan Delia Wildianti dalam tulisan ini menyoroti isu representasi politik perempuan dilihat dari hubungan organisasi sayap perempuan dengan partai politik. Tulisan ini masuk dalam Simposium Hukum Tata Negara yang diadakan oleh Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal